100 hari kekuasaan YMP.
Apa yang dicapai 100 hari kekuasaan Prabowo ? tidak ada. Masih hanya sebatas wacana saja. Belum ada Langkah konkrit. Ya maklumi aja. Karena beberapa kementrian baru masih proses penyelesaian kerangka SOP atas tupoksi nya. Dalam 100 hari, itu semua sudah selesai. Selanjutnya siap gas. Namun sulit ngegas. Mengapa ?
Sebagian besar mentri dan wamen nya adalah titipan dari Jokowi. Mereka shock. Mengapa ? Para Menteri titipan ini, sudah di ijon oleh para pengusaha yang ikut membantunya. Sudah berderet rencana rente di kepala mereka. Ya kan katanya, PS akan melaksanakan program berkelanjutan. Ternyata tidak seperti recana awal cabinet terbentuk. Prabowo memang memenuhi janjinya memberi jabatan, tetapi tidak janji memberi wewenang dan anggaran.
Diawali dengan mencabut otoritas Kemenkeu. Yang tadinya sebagai treasury authority berubah menjadi administration treasury saja. Konsekuensi nya, APBN yang sudah disusun tahun 2024 untuk tahun 2025 harus diubah dengan pemotongan sekitar 10% dari APBN. Yang tadinya sudah buat perubahan anggaran untuk tambah, malah kena penggal. Sakit banget.
Para pengusaha sudah ngarep akan keberlanjutan program PSN yang sudah masuk list. Namun PS mengatakan harus ada evaluasi menyeluruh. Menteri PU dilarang tender apapun sebelum ada kepastian surplus anggaran tahun berjalan. Sementara rencana aliran modal non APBN lewat BP Danantara yang digagas oleh Menteri Investasi Rosan perkasa roeslani ternyata ditolak oleh Prabowo. Prabowo minta FDI, bukan sekuritisasi asset BUMN.
Focus anggaran PS adalah swasembada pangan, energy dan perumahan rakyat. Namun bukan anggaran berbasis money follow program. Tetapi anggaran berbasis output atau kinerja. Apa output nya ? Produksi, produktifitas dan sains. Itu orientasinya. Makanya rencana Menteri pertanian dengan anggaran besar, dari lingkup BULOG sebagai penyangga pangan dan cetak sawah jutaan hetak, estate food, jadi terpaksa masuk tong sampah. Rencana ekspansi energi terbarukan jadi stuck. Begitu juga anggaran program perumahan rakyat.
“ Kalian harus cari dana di luar APBN lewat FDI. Stop main main dengan skema B2B, kalau pada akhirnya BUMN dibancakin yang ujungnya APBN harus bailout. “ Demikian kira kira keputusan Prabowo kepada Menteri nya.
Masalahnya Menteri ex Jokowi tidak punya capabilitas bekerja seperti itu. Mereka terbiasa dengan skema rente hybrid (APBN+Bank BUMN). PS tidak peduli. Kalau mereka bisa kerja, ya Prabowo akan pertahankan. Kalau engga, ya out. Tentu Prabowo sudah mitigasi resiko politik akibat kekecewaan KIM. Ya gandeng PDIP. Karena dia tidak mau jadi bagian dari masalah Jokowi.