Total aset state-owned enterprises (SOE) non-keuangan China pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 401,7 triliun yuan atau setara dengan USD 55–60 triliun. Sementara itu, aset BUMN sektor keuangan tercatat lebih besar, yakni sekitar 487,9 triliun yuan atau setara dengan USD 68–70 triliun. Dengan demikian, secara agregat, total aset BUMN China diperkirakan mencapai sekitar USD 120–130 triliun.
Sebagai perbandingan, Produk Domestik Bruto (PDB) China pada tahun 2024 berada pada kisaran USD 17–18 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa rasio total aset BUMN terhadap PDB mencapai sekitar 7 kali lipat. Di sisi lain, tingkat utang China—yang mencakup pemerintah, korporasi, dan rumah tangga—diperkirakan 300% dari PDB. Dengan kata lain, tingkat leverage dalam perekonomian mencapai sekitar 2,5–3 kali, yang mencerminkan peran signifikan pembiayaan berbasis utang dalam proses pembentukan modal.
Mengapa rasio aset dan leverage tersebut bisa begitu besar? Untuk memahami hal ini, perlu dilihat dari struktur kelembagaan dan model pembangunan ekonomi China.
Dari perspektif investor asing, masuk ke pasar China bukanlah proses yang sederhana. Investasi tidak semata-mata dinilai dari besaran modal yang dibawa, melainkan dari kontribusi strategisnya. Investor yang hanya membawa dana tanpa menawarkan transfer teknologi, akses pasar, atau integrasi dalam rantai nilai global cenderung menghadapi penolakan.
Sebaliknya, investasi yang mengandung unsur kolaborasi—baik dalam bentuk teknologi, pasar, maupun peningkatan kapasitas produksi—akan lebih mudah difasilitasi. Bahkan, dalam banyak kasus, kekurangan pembiayaan dapat ditutup melalui dukungan sistem perbankan domestik.
Pendekatan ini mencerminkan strategi pembangunan yang berorientasi pada sektor produksi (production-oriented development model). China tidak menempatkan subsidi sebagai instrumen distribusi konsumsi langsung, melainkan sebagai alat untuk memperkuat kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi. Bentuk insentif yang diberikan bersifat luas dan terstruktur. Besaran insentif tersebut umumnya ditentukan oleh kontribusi investasi terhadap nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan efisiensi produksi.
Bagaimana mekanisme ini bekerja dalam kondisi krisis? Kasus sektor properti di China memberikan ilustrasi yang relevan.
Pertama, stabilitas sistem keuangan dijaga dengan memprioritaskan penyelamatan sektor perbankan. Pemerintah melakukan intervensi melalui stimulus likuiditas serta pengambilalihan aset bermasalah, sering kali melalui lembaga pengelola aset negara (asset management companies).
Kedua, aset bermasalah tersebut tidak langsung dilepas ke pasar, melainkan direstrukturisasi melalui skema seperti management buyout (MBO), di mana aset dialihkan kepada entitas yang memiliki kapasitas operasional untuk mengelolanya kembali.
Ketiga, entitas pengelola baru tersebut memperoleh dukungan lanjutan dari negara, baik dalam bentuk pembiayaan maupun insentif operasional, guna memastikan bahwa aset dapat kembali produktif dan efisien.
Hasil akhirnya adalah proses normalisasi harga aset. Nilai properti yang sebelumnya mengalami gelembung (asset bubble) secara bertahap terkoreksi menuju nilai fundamentalnya, sehingga pasar kembali mampu menyerapnya. Dalam jangka menengah, peningkatan efisiensi ini turut mendorong pemulihan nilai aset.
Dari perspektif neraca, intervensi negara tersebut tidak semata-mata meningkatkan beban fiskal. Sebagian risiko dialihkan ke sektor korporasi, sementara aset riil tetap berada dalam ekosistem yang dikendalikan negara. Hal ini mencerminkan karakteristik khas model ekonomi China, yaitu kemampuan untuk mendistribusikan risiko melalui integrasi antara negara, sektor keuangan, dan korporasi.
Dalam pengertian sederhana, sistem ini bekerja seperti mekanisme gotong royong dalam skala ekonomi modern—di mana risiko tidak ditanggung oleh satu entitas, melainkan disebarkan dalam suatu sistem yang terkoordinasi. Itulah yang membuatnya relatif bertahan (sustainable) dalam menghadapi tekanan eksternal.