Beban rutin negara.
Ditengah efisiensi yang sedang dicanangkan pemerintah Prabowo. Saya ingin mengingatkan beban belanja rutin negara setiap tahunnya dari kewajiban bayar bunga obligasi rekap sekitar Rp. 70-80 triliun. Hitungannya total obligasi rekap sebesar Rp. 600 triliun yang terdiri dari KLBI sebesar Rp 144,5 triliun dan BLBI Rp 430 triliun ke bank-bank.
Yang jadi masalah adalah sejak tahun 2012 obligasi itu dari off balance sheet menjadi on balance sheet. Mengapa ? karena seharusnya tahun 2012 di lunasi. Namun oleh SBY, tidak dibayar tapi di-revolving dengan cara mengubahnya dari non marketable menjadi marketable. Otomatis selanjutnya menjadi mandatory spending. Karena obligasi itu sudah pasti sudah gadaikan oleh banker dalam berbaga skema.
Obligasi rekap itu harus dilunasi tahun 2030. Sampai dengan tahun 2030 terus bayar bunga. Saya tidak yakin tahun 2030 akan dilunasi. Akan di revolving lagi, Tentu akan menjadi beban negara dan yang pada gilirannya mengorbankan rakyat lewat pengurangan subsidi barang publik, dana SJSN, dan tentu naiknya tarif pajak.
Sementara menurut Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) berhasil menyita aset obligor dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak 2021 hingga Juni 2024. Namun, angka itu masih jauh dari target sebesar Rp 110 triliun. Sementara yang ditagih senyum aja. Ngaku bokek. Padahal Imperium bisnis mereka terus berkembang atas nama para proxy.
Kita ingin melupakan masalalu. Tetapi mohon agar semua diselesaikan dengan adil, Kalau janji ya bayar. Syarat dalam komitmen ya penuhi. Harus transparance. Agar tidak ada dusta diantara kita. Itu semua bukan soal negara tetapi soal rakyat. Ingat loh, rasio GINI 40,1 % itu artinya 1% orang menguasai 40,1 % pendapatan nasional. Kalau komunitas 1% dapatkan kekayaan dengan cara benar, Oklah.Tetapi ini kan...entahlah..
Saya yakin kakek nenek kita dulu berjuang untuk kemerdekaan engga begini tujuannya. Mampukah PS menegakan rasa keadilan kepada rakyat?