Makan siang gratis
“ Dengar rumor katanya program makan siang gratis mulai bikin bingung banyak pihak. Mudah diucapkan tetapi tidak mudah diterapkan” Kata Ira saat ketemu saya tadi siang.
“ Ya mandatory spending aja udah mencapai 65% dari APBN Itu harus disediakan negara. Karena dasarnya UU. Siapapun presiden harus laksanakan itu. “
“ Untuk apaan aja mandatory spending itu ?
“ Anggaran pendidikan mencapai 20% dari APBN, Dana desa 10%, Dana transfer umum sebesar 25%. Walau dana kesehatan sudah dikeluarkan dari mandatory tetapi kan anggarannya tetap dipertahankan 10%. “ Kata saya.
“ Oh i Itu belum termasuk belanja pegawai yang kalau engga dibayar, bisa demo PNS. Belum lagi cicilan utang dan bayar bunga. Tanpa makan siang gratis, udah defisit APBN kita. “ Kata Ira.
Saya mengangguk.
“ Bisa engga realokasi pos APBN untuk sediakan dana Makan Siang Gratis.”
“ Duh kamu itu benar benar ilmu sosial buta matematika. Kan udah dibilang Mandatory spending aja udah 65% dari APBN. Itu UU loh. Engga bisa dikurangi atau direalokasi. Belum belanja pegawai yang mencapai 30%. Emang mau PNS dikurangi gajinya demi Makan Siang Gratis.? kan engga mungkin. Emang mau lender ditunda bayar utang dan bunga karena makan siang gratis. Kan engga mungkin. “ Kata saya dengan tersenyum.
“ Jadi solusinya ?
“ Ya tambahkan aja anggaran makan siang gratis ke dalam APBN. Jangan ganggu anggaran lain. Tetapi konsekuensinya APBN akan bertambah defisit. Nah untuk menutupi defisit ini, ya terpaksa berhutang.”
“ Hanya itu solusinya ?
“ Ya apalagi ? Kening saya berkerut. " engga usah sekolah tinggi. Emak emak di rumah juga paham, Kalau defisit ya kas bon di warung. “ Kata saya. Ira terdiam. Saya biarkan saja dia mikir. AKhirnya dia berkata.” mereka mikir engga sih waktu buat rencana dan program itu. Darimana uangnya? mau ngutang lagi?, duh makin suram dech masa depan”
“ Ya mereka baru sadari setelah dinyatakan resmi sebagai pemenang oleh KPU. Dan apalagi setelah bicara dengan SMI, makin jelas kondisi keuangan negara. Makanya ada wacana makan siang gratis akan dilakukan bertahap. Diutamakan daerah 3T. Wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Itupun dengan mengurangi angaran infrastruktur PSN seperti IKN dan lain lain. Kita berdoa aja..”