Sejak awal 2026, yield SBN terus naik. Pemerintah mencoba menahannya dengan menempatkan dana SAL di perbankan dan menyiapkan buyback SBN. Saya hanya tersenyum. Kebijakan itu salah membaca tekanan pasar: masalahnya bukan kekurangan likuiditas domestik, melainkan repricing risiko global dan menurunnya kepercayaan terhadap fundamental Indonesia.
Saya tahu kapasitas otak Menkeu terbatas membaca kurva. Baginya, Yield tinggi akan menaikkan biaya refinancing utang dan memperbesar beban bunga APBN. Namun menahan yield juga tidak gratis. Pemerintah harus menyediakan likuiditas, membeli SBN, atau mendorong perbankan menyerap obligasi. Risiko tidak hilang—hanya dipindahkan ke neraca pemerintah, BI, dan perbankan.
Sementara itu, BI didorong presiden mempertahankan suku bunga rendah dan memperbesar stimulus makroprudensial. Kebijakan ini berlawanan dengan arah pasar global. Jika imbal hasil rupiah tidak cukup mengompensasi risiko kurs, modal akan keluar. Saya memperkirakan pasar akhirnya memaksa yield menembus 7%. Ya saya pasang posisi dari kontrak derivative 7%.
Benar saja, BI tidak dapat terus melawan pasar. BI-Rate dinaikkan dari 4,75% menjadi 5,75% antara Mei dan Juni 2026. SRBI ikut mengalami repricing, sedangkan yield SBN tenor pendek menembus 7%.
Akibat ulah politik, membuat BI berada di belakang kurva. Karena respons tertunda, biaya stabilisasi menjadi lebih mahal, suku bunga harus naik lebih agresif, imbal hasil instrumen moneter meningkat, dan kepercayaan pasar lebih sulit dipulihkan. Itulah harga kedunguan pemerintah.
Pada Juni 2026, revisi UU P2SK memperluas peran BI untuk mendukung pertumbuhan dan pekerjaan. Secara normatif tidak salah. Namun jika mandat pertumbuhan diterjemahkan sebagai tekanan politik untuk menahan suku bunga, independensi operasional BI menjadi kabur. UU tersebut disahkan DPR pada 4 Juni dan berlaku 17 Juni 2026. Perry Warjiyo kemudian mengundurkan diri pada Juli 2026 dengan alasan resmi bersifat pribadi. Namun pasar udah hopeless. Yield akan terbang bila tanpa ada perubahan radikal fiscal.
Saya sudah berkali-kali memperingatkan risiko itu melalui tulisan. Namun para buzzer justru menyangkalnya dengan nada seolah-olah setiap kebijakan Purbaya pasti benar. Kritik ekonomi dibalas dengan pemujaan kepada pejabat, bukan dengan data dan logika pasar.
Karena itu, ketika Ale Capital akhirnya memperoleh keuntungan dari kesalahan menkeu membaca pasar tersebut, rasa bersalah saya menjadi jauh berkurang. Kami tidak menggunakan informasi orang dalam dan tidak menciptakan kepanikan. Kami hanya mengambil posisi berdasarkan data terbuka, membaca arah kurva yield, lalu menunggu pasar mengoreksi harga yang terlalu lama ditahan pemerintah.
Dari kontrak SBN dengan nilai nosional Rp123 triliun, Ale Capital memperoleh margin sekitar Rp2 triliun—setara kurang lebih 1,63% dari nilai nosional. Nilai nosional tentu bukan modal tunai yang benar-benar kami keluarkan. Eksposur dibangun menggunakan fasilitas pembiayaan, sedangkan kas yang keluar terutama berupa biaya pendanaan, margin jaminan, dan premium lindung nilai yang relatif kecil.
Saya sudah memperingatkan. Mereka memilih menyangkal. Ketika kenyataan akhirnya datang, pasar hanya memindahkan uang dari mereka yang memuja kebijakan kepada mereka yang mau membaca kurva.