Risiko Fiskal dalam Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2025–2029
1. Pendahuluan
Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029, sebuah proyeksi ambisius yang melebihi rerata pertumbuhan historis Indonesia pasca-reformasi (sekitar 5%). Namun, lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings menyatakan kekhawatiran terhadap arah kebijakan fiskal Indonesia yang dinilai berisiko terhadap stabilitas keuangan negara, khususnya dalam konteks defisit anggaran dan rasio utang pemerintah.
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kritik dan proyeksi S&P dari sudut pandang akademik fiskal makro, dengan memperhatikan asumsi dasar, parameter fiskal, serta pilihan kebijakan fiskal dan moneternya.
2. Teori Ekonomi Makro Terkait
a. Keseimbangan Fiskal dan Pertumbuhan
Berdasarkan literatur (Barro, 1990; Tanzi & Zee, 1997), pertumbuhan ekonomi jangka panjang sangat bergantung pada efisiensi belanja publik, kapasitas penerimaan pajak, dan kredibilitas fiskal. Ketidakseimbangan fiskal yang berkepanjangan—ditandai dengan defisit tinggi dan kenaikan utang—dapat menurunkan ruang fiskal (fiscal space) dan meningkatkan sovereign risk premium.
b. Debt Sustainability Framework
Menurut IMF Debt Sustainability Framework (2021), rasio utang terhadap PDB dan kebutuhan pembiayaan bruto (Gross Financing Needs) harus dikendalikan untuk menjaga kepercayaan pasar. Jika utang tumbuh lebih cepat daripada penerimaan negara, negara berisiko mengalami crowding-out, di mana investasi publik dan swasta saling menekan.
c. Hukum Anggaran Negara (Fiscal Rule)
Undang-Undang Keuangan Negara Indonesia (UU No. 17 Tahun 2003) menetapkan batas defisit maksimal 3% dari PDB. Meskipun ini adalah batas legal, pembiaran defisit mendekati batas tersebut secara konsisten dapat mengindikasikan pelemahan disiplin fiskal (fiscal fatigue).
3. Analisis Proyeksi dan Risiko Fiskal
a. Proyeksi Defisit dan Utang
S&P memproyeksikan defisit fiskal Indonesia naik ke 2,6% (2025) dan 2,9% (2028). Di sisi lain, utang bersih diperkirakan tumbuh 2,7% dari PDB setiap tahun hingga 2028. Dengan asumsi rasio penerimaan hanya sekitar 10,10% dari PDB, maka terdapat ketidakseimbangan struktural antara kebutuhan belanja dan sumber pendanaan.
Analisis: Dengan rasio penerimaan 10,10%, setiap 1% tambahan defisit berarti kebutuhan pembiayaan yang signifikan. Tanpa reformasi pajak, ketergantungan pada utang akan meningkat, mendorong beban bunga naik, dan pada akhirnya mempersempit ruang belanja produktif.
b. Ketidakpastian Program MBG (Makan Bergizi Gratis)
Program MBG menjadi liability fiskal baru yang berpotensi tidak terukur secara presisi, mengingat skala nasionalnya. Jika tidak didukung penerimaan tambahan yang kredibel, program ini bisa menimbulkan efek fiscal displacement terhadap belanja lain seperti infrastruktur atau pendidikan tinggi.
Catatan Akademik: Efek fiscal displacement dalam studi empirical (Alesina et al., 2010) menunjukkan bahwa substitusi belanja yang bersifat konsumtif terhadap belanja modal dapat memperlemah produktivitas jangka menengah.
c. Risiko dari Target Pertumbuhan 8%
S&P menyoroti bahwa belum ada roadmap detail bagaimana target 8% akan dicapai. Ketidakjelasan ini meningkatkan risiko asumsi yang tidak realistis dan bisa berujung pada overcommitment fiscal.
4. Pilihan Kebijakan Alternatif
a. Reformasi Pajak dan Ekstensifikasi Basis Pajak
Meningkatkan rasio pajak (tax ratio) dari 10,10% ke 18–20% akan sangat krusial. Upaya ini mencakup digitalisasi perpajakan, pengenaan pajak karbon, dan reformasi insentif perpajakan korporasi.
b. Review Prioritas Belanja
Daripada mempertahankan semua program populis, perlu dilakukan evaluasi cost-effectiveness. Program seperti MBG dapat dirancang dengan targeting berbasis data kemiskinan, bukan populasi umum.
c. Penguatan Kerangka Fiskal Jangka Menengah (MTFF)
Pemerintah harus memperkuat Medium-Term Fiscal Framework sebagai alat disiplin fiskal dan transparansi. Tanpa ini, arah kebijakan akan sulit dipertanggungjawabkan.
5. Dampak terhadap Persepsi Investor dan Sovereign Credit Rating
Jika tren defisit mendekati 3% setiap tahun dan utang bersih terus naik tanpa peningkatan penerimaan, maka:
• Sovereign rating Indonesia berisiko stagnan atau diturunkan (dari BBB).
• Cost of borrowing naik akibat penyesuaian risk premium.
• Investor institusi menjadi lebih selektif terhadap surat utang negara (SBN).
• Capital flight dan depresiasi Rupiah dapat terjadi dalam jangka menengah jika sentimen global memburuk.
6. Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan:
-Target pertumbuhan 8% tanpa roadmap fiskal yang realistis adalah sumber risiko makro.
-Rasio defisit yang mendekati batas legal dan pertumbuhan utang bersih mempersempit ruang fiskal.
-Program MBG perlu didesain ulang agar tidak menjadi liability jangka panjang.
Ketidakpastian fiskal bisa melemahkan posisi Indonesia di mata lembaga pemeringkat dan investor.
Rekomendasi:
-Reformasi perpajakan harus menjadi prioritas mutlak.
-Penyusunan kerangka belanja negara m berbasis skenario dan risiko fiskal.
-Perlu transparansi dan evaluasi publik terhadap proyek populis dengan beban fiskal besar.
-Pemerintah perlu menyampaikan roadmap pertumbuhan 8% yang berbasis pada produktivitas dan investasi, bukan belanja konsumtif semata.
Referensi
-Barro, R.J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. Journal of Political Economy.
-Tanzi, V., & Zee, H. (1997). Fiscal Policy and Long-Run Growth. IMF Working Paper.
-IMF (2021). Debt Sustainability Framework for Market Access Countries.
-Alesina, A., Barbiero, O., Favero, C.A., Giavazzi, F., & Paradisi, M. (2015). Austerity in 2009–2013. NBER Working Paper.
Udin
Pedagang sempak