APBN kita.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 senilai Rp 3.621,31 triliun. Hal tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Yang harus dicatat bahwa APBN itu menerapkan akuntasi cash basic. Makanya mengenal istilah Adjustument. Istilah adjustment ini, bukan perubahan. Tetapi penyesuaian. Mengapa ? karena tergantung dari realisasi penerimaan APBN. Kalau realisasi penerimaan pajak Drop ya pos belanja di adjustment. Ini disebut dengan disiplin anggaran.
Contoh, akhir Oktober 2024, realisasi APBN defisit Rp309,2 triliun. Itu terjadi authomatic adjustment. Engga perlu bahas dengan DPR lagi. Ya anggaran yang sudah dialokasikan kena penggal. Ini juga alasan. Mengapa tender proyek APBN terlambat. Karena menunggu kepastian alokasi anggaran. Perkwartal ada progress APBN dan tentu ada konfirmasi.
Nah, para elite yang terpilih jadi anggota cabinet. Happy dan euphoria. Namun setelah menjabat mereka bingung. Apa pasal? anggaran kementerian nya sedikit. Tidak seperti era Mulyono. Tentu mereka bicara kepada presiden untuk tambah anggaran. Dan presiden, persilahkan mereka ajukan tambahan anggaran kepada DPR. Sebenarnya kalau mereka paham mekanisme APBN, mereka malu minta tambahan anggaran. Itu artinya mereka engga paham sistem APBN.
Contoh, Menteri PU ajukan tambahah anggaran kepada DPR sebesar Rp. 60,6 triliun dari alokasi sebesar Rp. 116 triliun. Tambahan itu untuk IKN dan Perumahan Rakyat. Ya DPR tampung aja. Nanti akan dibahas dengan Menteri keuangan. Yang jadi masalah adalah DPR sudah ingatkan kepada Menteri bahwa prioritas APBN adalah swasembada pangan. Jadi IKN dan Rumah Rakyat cari uang sendiri di luar APBN. Kalau karena itu IKN tertunda dari target, ya, itu resiko adanya defisit anggaran.
Mengapa ? APBN itu dibuat sudah atas persetujuan Prabowo dan saat disusun sudah konsultasi dengan YMP. Dan Prabowo dengan tegas minta agar rasio ICOR ditekan serendah mungkin. Ya efisiensi itu mutlak. Makanya Menteri keuangan tahan anggaran kementrian PU. Hitung lagi dech. Atau istilah keren nya, ubah paradigma anggaran. Begitu juga dengan anggaran kementrian lainnya.
Ya Prabowo janji memberikan jabatan kepada mereka yang berjasa, tetapi engga janji bagi bagi anggaran sesuai mereka minta. Gitu aja. Kalau mereka tidak bisa kerja ya tinggal kick out aja.