Teman saya berkata. Sebelumnya pemain pasar percaya kepada ekonomi Indonesia karena ada peran negara langsung. Dan dari kebijakannya, Jokowi membuka peluang permainan leverage itu. Pasar percaya. Likuiditas mendukung. Karena dia tidak menjadikan market sebagai politik untuk kepentingan golongan atau partai. Itu terjadi business as usual. Pure antara market dengan negara. Nah kalau PS, jadikan politik untuk cara menentukan pasar, ya sorry aja. Emang siapa elu.
***
Apa yang dikatakan teman itu bisa dipahami. Dan dalam konteks likuiditas, Jokowi menjadi satu satunya presiden yang punya tingkat kepercayaan sangat tinggi di pasar uang. Sehingga selama kekuasaannya dia mampu menarik pinjaman 3,5 kali lipat dari stok hutang 6 presiden sebelumnya. Ditengah banyak negara yang kontraksi pertumbuhannya, Indonesia masih mencatat growth 5%. Itu prestasi yang engga mudah. Dan Jokowi mampu melewati goncangan akibat kebijakan Tapering the fed.
Kita boleh saja tidak setuju. Nyatanya setelah Jokowi tidak lagi menjabat, kini kita mengalami keterbatasan likuiditas. Berdampak buruk kepada pasar SBN, Saham dan Valas. Hukum pasar sedang bekerja. Walau issue negative terhadap resiko fiscal seperti terpangkasnya rating Indonesia berdasarkan laporan Goldman Sachs. Namun itu bukan issue baru. Selama era Jokowi resiko fiscal memang udah tinggi. Namun pasar masih bisa menerima. Jadi masalahnya apa ?
Menjawab pertanyaan ini kita harus pahami lanskap ekonomi global. Engga bisa dengan berdasarkan issue partial. Kita semua tahu bahwa pergerakan likuiditas pasar uang dan modal itu berasal dari idle fund orang super kaya. Idle fund itu diinvestasikan pada pasar obligasi negara dan AAA rate corporate bond. Juga di pasar modal untuk saham blue chip dan surat berharga emas. Asset itu ditempatkan di bank custodian yang dikelola oleh pemain hedge fund.
Pemain hedge fund tidak pegang uang tunai. Tapi pegang asset likuid. Artinya tanpa likuiditas tentu asset tersebut tidak bisa di-utilize untuk menggerakan pasar. Nah siapa yang bisa menciptakan skema likuiditas ? ya negara. Kan hanya negara yang bisa creating uang. Makanya pemain hedge fund yang terhubung dengan asset meneger kelas dunia seperti JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Black Rock dan lain ian selalu menanti adanya program stimulus negara. Mengapa ? itu stimulus uang panas. Printing money.
Jokowi smart membaca situasi global itu. Negara lain bisa, kenapa saya engga bisa. Kira kira beitu jalan pikirannya. Makanya dia lakukan monetization PDB lewat APBN ekspansif dan BI mendukungnya lewat pasar sekunder SBN. Otomatis PDB meningkat. Rasio utang jadi turun terhadap PDB. Tahun berikutnya bisa utang lebih besar lagi. Begitu seterusnya. Ekonomi tumbuh dan politik stabil. Likuiditas mengalir deras dan membuat pemodal di pasar bisa cuan terus lewat volatilitas market.
Setelah Jokowi tidak lagi berkuasa. Prabowo tidak punya nyali melanjutkan monetization PDB. Karena dia tahu moral hazard yang ditimbulkan dari APBN ekspansif. Itu bisa dilihat dari tingginya ICOR. Defisit fiscal semakin melebar dan UU membatasi soal pagu utang terhadap PDB. Sebenarnya saat awal Jokowi berkuasa, dia mewarisi lebih buruk dari Prabowo. Saat itu kondisi kita justru sedang defisit primer. Tapi Jokowi tetap jalan dengan monetization PDB. Ternyata setiap tahun PDB meningkat, dan resiko debt to GDP bisa dimitigasi dibawah pagu utang.
Jalan yang ditempuh Prabowo adalah tidak monetize PDB tetapi sekuritisasi Asset BUMN. Lewat revisi UU BUMN dibentuklah BPI Danantara. Dengan Platform investment holding, Prabowo secara politik membelokan pasar SBN yang sudah established ke sekuritisasi Asset BUMN tanpa melibatkan negara ambil resiko secara langsung. Yang jadi masalah adalah BPI Danantara dinilai oleh pelaku pasar hanyalah private investment, bukan SWF dan bukan negara. Tidak eligible sebagai alat leverage untuk menggerakan likuiditas pasar. Ini soal trust.
Sementara itu kenaikan royalty untuk batubara dan emas, yang diharapkan meningkatkan penerimaan negara malah berdampak serius terhadap emiten Minerba di pasar modal. Sebelumnya kenaikan PPN terpaksa di-adjust hanya untuk barang mewah. Yang porsi penerimaannya rendah. Sementara kebutuhan APBN terutama mandatory spending berusaha digergaji oleh Menteri lewat program populis MSB dan pengadaan rumah murah serta pembentukan Koperasi Merah putih.
Itu bisa jadi penyebab tertundanya release APBN sejak januari sampai dengan maret. Ya karena Menkeu tidak melihat financial resource yang bisa menutupi defisit fiscal. Dan lagi kita menganut cash basic dalam akuntasi keuanga negara. Tanpa ada kepastian cashflow, engga bisa APBN di apply. Sementara Danatara yang digadang dagang sebagai financial resource malah disikapi negative oleh Pasar.
Apa solusinya ? Tetap gunakan skema monetize PDB. Namun agar Yield SBN turun, imbangi dengan mengurangi defisit fiscal lewat efisiensi APBN. Tingkatkan tax ratio dengan perbaikan sistem perpajakan. Perbaiki birokrasi dan tatakelola keuangan negara. Political will untuk penegakan hukum agar indek korupsi membaik dan ICOR bisa ditekan. Yakinlah, langkah itu akan cepat menarik FDI, menggairahkan pasar modal dan pasar uang. Mengapa? Pemilik uang butuh landing site untuk leverage duitnya. Resource kita besar dan peluang terbentang luas..
----
Program populisme selalu bertolak belakang dengan hukum pasar dan pasti distorsi. Populisme bagi negara seperti Indonesia itu adalah kebodohan akibat lack financial knowledge. Sejak Indonesia apply Government financial statistics reform tahun 2000, tidak ada lagi uang datang dari langit politik atau printing money. Neraca negara udah telanjang dihadapan pasar. Semua orang bisa menilai dan mengukurnya dengan mudah.
Apalagi sejak Indonesia memberlakukan monetize PDB lewat sukiritisasi surat utang dalam bentuk SBN, sebenarnya populisme itu udah masuk ke keranjang sampah. Tidak ada lagi uang mudah datang dari brankas negara tanpa terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Secara tidak langsung negara berhutang kepada rakyat. Artinya ketika uang di create lewat sukuritisasi, outcome sosial dan ekonomi harus terukur secara akademis.
Mengelola APBN yang ditopang hutang adalah mengelola janji dan itu tertuang dengan fostur APBN, yang dengan jelas menentukan secara agregat angka defisit, kurs, IHSG, dan harga komoditas utama, dan lain lain. Semua harus ada hitungannya berdasarkan standard international. Diiuji oleh pasar. Kesalahan atau mis-management keuangan negara akan berdampak kepada jatuhnya kurs dan indek saham. Meningkatnya yield surat utang. Jatuh nya upah real dan melemahnya daya beli dan kompitisi. Mahal sekali ongkos yang ditanggung negara.
APBN kita itu cash basic, bukan akrual basic. Jadi tidak bisa future income dijadikan sumber daya untuk di-leverege. Nah kata kunci kesuksesan pengelolaan keuangan negara itu ada pada trust. Maklum surat utang SBN itu tidak ada collateral. Hanya ada underlying. Trust itu ada pada disiplin mengelola APBN yang sesuai dengan standar international yang berlaku, sebagaimana UU No. 17/2003, UU No.1/2004. Selama ini SBN laku dipasar dan likuid karena trust itu.
Saya perhatikan era SBY, Jokowi dan Prabowo tidak banyak elite memahami sistem keuangan negara. Mengalirnya dana Bansos dan BLT serta subsidi BBM adalah distorsi terhadap sistem keuangan negara. Walau politik punya kuasa memasukan pos pembiayaan populis ke dalam APBN, namun politik tidak bisa melawan pasar. Kurs Rupiah tahun 2004 sebesar Rp 8.800/USD. Kini sudah mencapai Rp. 16.500. Artinya terdepresiasi sebesar 200% selama kurun waktu 20 tahun. Artinya secara idiot, everage setiap tahun 10% nilai uang dikantong anda lenyap.
Mengapa ? karena gap antara Presiden atau politik dengan ekonomi real sangat jauh. Membangun ekonomi itu adalah juga membangun peradaban dan social engineering. Tidak bisa instant. Butuh waktu dan pengorbanan dari semua pihak dalam berproses membangun fondasi industry, perdagangan dan jasa. Sementara kekuasaan dibatasi 5 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun tidak cukup waktu menilainya secara objecif. Sementara electoral butuh narasi dan bukti untuk dijual.
Situasi ini memaksa presiden dan menteri melakukan kebijakan pragmatis dan transaksional. Sistem pun terdistorsi. Menteri Perumahan punya program pengadaan rumah murah yang angsurannya di tanggung negara sebesar Rp. 600.000/bulan. Program Badan Gizi Nastional , MSB per anak Rp. 10.000. Menteri Koperasi punya program akses pembiayaan Koperasi Desa sebanyak 70.000 unit melalui perbankan BUMN.
Ini contoh populisme. Pemerintah tidak sadar kalau kebijakan itu against terhadap sekuritisasi SBN. Pasti tidak feasible lewat sistem perbankan, apalagi lewat investor institusi. Kalau dipaksakan, akan berdampak kepada sistem keuangan negara. Yield SBN akan naik, trust perbankan akan jatuh. Sistemik sekali dampak jangka panjangnya.
Sementara upaya BPI Danantara membiayai PSN lewat sekuritisasi asset BUMN, itu akan mempengaruhi valuasi dari SBN. Karena SBN juga dalam penerbitan SUKUK Syariah menjadikan asset BUMN sebagai underlying. Total SUKUK Syariah sampai dengan tahun 2024 mencapai Rp2.808,66 triliun dengan outstanding sebesar Rp1.565,72 triliun. Sementara net worth asset BUMN berdasarkan neraca konsolidasi tahun 2024 hanya +/- Rp.1000 triliun. Itu sudah insecure sebenarnya. Mau tambah lagi ? Pasti engga eligible.
Apa kesimpulan dari tulisan saya ini? Bukan pesimistis atau distrust karena lack financial knowledge dari elite, tetapi sekedar mengingatkan. Bahwa reformasi yang dulu diperjuangkan sudah berada dijalur yang benar dan lengkap dengan standard compliance nya. Jangan main main dengan itu. Mengapa ? Negara kita tidak dalam kondisi surplus tabungan. Artinya kita ini miskin. Hidup dari cash flow hutang. Tahu dirilah. Tanpa tahu diri anda hanyalah trouble maker.