Di era Jokowi. Sumber daya keuangan negara itu sangat besar. Sangking besarnya, utang selama Jokowi berkuasa dua kali lebih besar dari utang 6 presiden sebelummya. Dahsyat memang. Lantas bagaimana cara Jokowi meningkatkan sumber daya keuangan itu ? Dasarnya adalah UU No.1/2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang Pemerintah adalah maksimal 60 persen dari PDB. Artinya selagi dibawah 60% bagus saja. Kalau PDB terus meningkat tentu peluang dapatkan sumber daya keuangan lewat utang terus meningkat.
Mengapa kita mudah saja dapatkan uang pinjaman? Skema ini kalau dalam perusahaan disebut window dressing. Pemerintah lakukan pencatatan barang milik negara dengan baik dan kemudian dilakukan revaluasi. Tahun 2015 pemerintah keluarkan kebijakan keringanan pajak revaluasi aset. Contoh. Aset PLN sebelum revaluasi RP.80 triliun, Setelah revaluasi meningkat jadi Rp. 214 triliun atau hampir 3 kali lipat. Nah PDB kita dari tahun ke tahun terus meningkat. Kini tembus USD 1 trilion dollar. Kita termasuk negara USD 1 trilion atau G20. Keren ya financial engineering Jokowi. Walau PDB kita meningkat, tetapi kan bayar utang tidak dengan PDB tetapi dengan uang benaran. Engga bisa bayar utang pakai cetak uang begitu aja. Ya bayarnya dari penerimaan ekspor masuknya devisa.
Sebenarnya kalaulah sumber daya keuangan yang begitu besar digunakan sepenuhnya meningkatkan produksi lewat R&D, memperbaiki tata niaga bisnis dalam bidang pertanian, mineral dan tambang, Kita sudah jadi negara besar. Tetapi sumber daya keuangan negara yang begitu besar bukan diarahkan ke transformasi ekonomi industri. Justru lebih besar digunakan untuk subsidi.
Mari lihat data,
Selama era Jokowi berkuasa. Subsidi BBM diatas 15% dari total belanja Pemerintah Pusat. Jumlanya diatas Rp. 2.500 triliun. Belum lagi belanja sosial mencapai Rp. 1200 triliun lebih dan belanja subsidi non energi mencapai Rp. 780 trilun. Itu mengalahkan anggaran untuk infrastruktur. Ya wajarlah 70% rakyat puas. Tetapi itu semua absurd. Racun untuk ketahanan negara dan upaya kemandirian. Gimana kita mau jadi negara maju? Apalagi mau jadi negara Industri. Kejauhan ngayalnya. Mereka para pembantu Jokowi hanya memanfaatkan kelemahan Jokowi dalam membaca data. Memang jadi presiden itu engga mudah. Apalagi miskin literasi keuangan. Saya maklum.
***
Saya akan membahas utang luar negeri indonesia secara sederhana. Mengapa saya bahas utang luar negeri ini? Karena ini berkaitan dengan cash flow devisa kita. Kan engga mungkin bayar utang luar negeri dengan rupiah. Bayarnya ya harus dengan valas. Bank Dunia merilis data terbaru terkait utang negara-negara berkembang. Laporan itu menyimpulkan posisi negara berkembang ( termasuk Indonesia) yang mungkin dapat terkena krisis karena utang. Yang mengkawatirkan adalah utang terus bertambah dari tahun ke tahun dan anggaran untuk bayar bunga dan angsuran semakin besar. Sehingga menggeser tanggung jawab sosial negera atas kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Jadi korelasi antara utang dan ketidak-adilan (penindasan ) mendapat pembenaran.
Sebelum kita membahas lebih jauh, kita pahami dulu definisi utang luar negeri itu apa. Utang luar negeri didefinisikan sebagai utang penduduk (resident) yang berdomisili di suatu wilayah teritori ekonomi kepada bukan penduduk (non resident). Konsep dan terminologi utang luar negeri mengacu pada IMF’s External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users (2003), beberapa ketentuan pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia. Jadi utang luar negeri Indonesia itu terdiri dari Pemerintah ( dan Bank Indonesia ) dan swasta ( dan atau BUMN).
Data dari BI. Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar 188,3 miliar dolar AS atau Rp. 2.918 Triliun ( kurs Rp. 15500/usd). Posisi ULN swasta pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar 196,0 miliar dolar AS atau Rp. 3.038 Triliun. Jadi total utang luar negeri USD 384,3 miliar atau Rp.5.956 Triliun. Apakah sehat kondisi utang tersebut? Kita bisa lihat dari debt service ratio atau total pembayaran bunga dan cicilan utang terhadap penerimaan ekspor. Pada tahun 2023 bulan oktober DSR mencapai 38,6%. Artinya dari 100 penerimaan ekspor ( barang dan Jasa) lebih 1/3 nya habis untuk bayar bunga dan angsuran. Jago narik utang luar negeri tapi lemot menghasilkan valas terutama dari sisi ekspor. Big fool.
Sementara utang pemerintah ( Utang luar negeri + domestik) sebesar Rp 8.041,01 triliun, itu tertinggi sepanjang sejarah. Kini kenaikan beban pembayaran bunga utang luar negeri pemerintah mencapai 36,4% secara year on year (yoy). Nah bayangkan. Tahun depan semua ekonomi negara tujuan ekspor kita seperti China, Eropa, AS mengalami pelambatan. Apa yang akan terjadi dengan kemampuan bayar utang luar negeri kalau penerimaan eskpor turun! Nightmare. Rupiah bisa terjun bebas. Ini akan menjadi beban presiden berikutnya, yaitu dampak dari crowding out effect yang menekan sektor swasta dan perbankan karena likuiditas jadi berkurang.
***
"Meskipun kalau kita lihat kadang-kadang di bawah tadi saya sampaikan ke Pak Gub, Pak Gubernur saya mendengar dari banyak pelaku usaha ini kelihatannya kok peredaran uangnnya makin kering. Saya mengajak seluruh perbankan harus prudent harus hati-hati tapi tolong lebih di dorong lagi kreditnya, terutama bagi umkm," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu (29/11/2023). Jawaban dari BI dan Menteri pasti yang menyenangkan Jokowi. “ Siap pak” kira kita begitu.
Mending saya kasih tahu ajak Pak Jokowi. Gini loh pak. Kenapa likuiditas kering. Karena sebagian besar SBN diserap oleh perbankan sendiri. Artinya pemerintah dan UKM rebutan memanfaatkan dana bank. Ya pastilah yang menang pemerintah. Apalagi pemerintah pinjam ke bank lewat SBN kagak ada jaminannya. Belum lagi perbankan dipelototi paksa beli SBN. Yang korban UMKM. Engga percaya? mari kita lihat data.
Secara rinci, kepemilikan SBN domestik oleh Bank Conversional sebesar Rp1.620,07 triliun dan Bank Syariah sebesar Rp92,52 triliun. Selanjutnya ada asuransi dan dana pensiun dengan kepemilikan SBN domestik sebesar Rp979,43 triliun per 14 Agustus 2023. Artinya, lebih separuh dana perbankan dan LK ke sedot SBN. Itu sama saja berburu di kebun binatang boss. Anak alay juga bisa.
Mari lihat data berikutnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) pada maret 2023 sesuai yang dilaporkan OJK sebesar Rp8.006 triliun. Terdiri dari deposito, rekening giro, rekening simpanan. Umumnya yang ditempatkan pada SBN adalah dana deposito. Total dana deposito (jun 2023 ) mencapai Rp. 2.672 Triliun. Disalurkan oleh bank ke SBN sebesar Rp1.620,07 ( Bank konvensional dan syariah). Tapi kan data menyebutkan ada 800 ribu lebih pemegang SBN. Itu bukan direct buyer tapi lewat skema Ritel ORI, yang sudah di restruktur oleh agent, yang bisa saja bank juga ( rent seeking).
Benarkah ? mari kita lihat data berikutnya. Rasio DPK terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada 2022 ada di angka 38,38 persen. Mengapa? Mari kita lihat data LPS. Per Januari 2023, jumlah rekening nasabah di bank mencapai 506.565.057 rekening. Rinciannya 506.230.852 rekening yang saldonya dibawah Rp. 2 miliar. Itu dijamin LPS. Sedangkan 334.205 rekening atau 0,06 % dari total nasabah bank saldonya lebih dari Rp 2 miliar, tidak dijamin oleh LPS. Artinya 99,94 % bukan nasabah investor. Hanya 0,06 % yang investor. Itupun dari 0,06% tidak semua dana mereka ditempatkan dalam negeri. Sebagian besar dana mereka di tempatkan di bank luar negeri. Ayam makan di Kandang kita tapi bertelur di rumah tetangga. Yang punya ayam bego pol.
Jadi paham ya Pak Jokowi, mengapa rasio DPK terhadap PDB di bawah 100% atau hanya 38,38%. Jauh dibawah Filipina dengan rasio 77,74 persen, Malaysia 122,59 persen, Thailand 135,69 persen, dan Singapura 141,14 persen. Artinya situasi dan kondisi perbankan kita memang engga likuid boss. Engga baik baik saja. Belum lagi ada bom waktu terhadap sistem perbankan dan sektor real. Perhatikan. Restrukturisasi kredit dalam rangka relaksasi perbankan terdampak COVID 19, seharusnya berakhir tahun Maret 2022. Tetapi ditunda jadi Maret 2023. Dan ditunda lagi Maret 2024. Ini patut diduga karena sistem perbankan rapuh dan banyak korporat memang sakit parah bahkan banyak juga deaduck seperti Zombi. Itu sebab IMF peringatkan agar jangan ada penundaan lagi.
***
Tadi sehabis ketemu notaris sore hari. Saya sempatkan bertemu dengan Dewi. Dia sudah berkali kali kirim email untuk ketemu. Saya tahu dia sebagai jurnalis tentu terlatih mengejar narasumber. Saya janjian di Pulman Hotel Thamrin. “ Benarkah pemerintah cetak uang? tanyanya.
“ Sebenarnya, pemerintah sudah sering lakukan cetak uang. Hanya saja caranya tidak tradisional. Seperti hidupkan mesin printing lantas keluar dah uang. Engga begitu. Ada mekanisme cetak uang. Tentu terkait dengan underlying dan lewat instrument moneter dan pasar uang. Misal, sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 atau tiga tahun berturut turut BI sudah beli SBN sebesar Rp 1.450 triliun. Itu cetak uang namanya. Karena duitnya dari cetak, bukan dari tabungan BI. “ Kata saya.
“ Resiko BI apa ?
“ Ya kalau duit itu berkurang jumlahnya saat kembali ke lagi BI. Tetapi itu biasa saja. Namanya burden sharing. Kan sudah diatur dalam UU. “ Kata saya.
“ Itu resiko moneter, yang tentu berdampak kepada kurs mata uang. Solusinya gimana “ Katanya
“ Solusinya, agar rupiah stabil pemerintah lakukan utang valas. Tahun 2021 pemerintah terpaksa utang ke IMF dalam bentuk Special Drawing Rights (SDR) sebesar SDR 4,46 miliar atau setara USD 6,31 miliar. Masih belum cukup. Tahun 2022 pemerintah terbitkan global bonds US$ 1,75 miliar. Tahun 2023 terbitkan lagi global bond senilai US$3 miliar. Nah tahun 2024 keliatannya tidak munngkin lagi jual global Bond. Likuiditas global sudah seret. Ya terpaksa pemerintah pinjam dari Multilateral fund sebesar USD 2 miliar. itu berasal dari ADB sebesar US$1.035 miliar. Dari JICA sebesar 300 juta Yen. CA 100 juta dari Canada. “Kata saya.
“ Itu semua terukur dan jelas akuntasinya. Artinya managemen resiko terlaksana dengan baik. Walau cetak uang dan setelah dilempar keluar, kembalinya rendah tetapi pemerintah antisipasi dengan utang luar negari agar rupiah tetap terjaga dan ekonomi terus melaju. “ Katanya menyimpulkan.
“ Benar. “ Kata saya.
“ Terus apalagi solusi pemerintah?
“ Lewat skema Other Official Flows atau OOF sebesar USD 29,96 dari China, Itu semacam shadow fund export facility. Nah, kalau adanya ekspor nickel ore ilegal sebesar 5 juta ton dan terlaksana tanpa ada hambatan sekian lama. Itu udah operasi inteligent negara. Jangan jangan itu cara mensiasati utang luar negeri lewat skema OOF. “ kata saya tersenyum.
“ Bisa jelaskan apa sih itu Other Official Flows? Jadi menarik nih” Katanya.
“ Transaksi sektor resmi yang tidak memenuhi kriteria Official Development Assistance (ODA). Seperti hibah , fasilitas kredit ekspor lewat countertrade , buyback surat utang. Analoginya sederhana saja. Negara A memberikan hibah secara resmi kepada negara B dengan tujuan agar negara B melaksana ekspor SDA ke negara A. Keliatannya bagus. Win to win condition. Tetapi menjadi masalah kalau ekspor itu dilarang oleh UU negara B. Dan Negara B terpaksa melanggar UU nya sendiri demi melaksanakan skema OOF. Praktek seperti ini banyak juga terjadi di negara Amerika latin dan Afrika.
“ Pak, informasi dari PPATK ada aliran dana secara massive dari ielgal mining. Katanya dana itu mengalir untuk biaya kampanye. Gimana pendapat bapak?
“ No comment. Karena itu data intelligent. Perlu pendalaman untuk tahu pastinya.” Kata saya. Usai ketemuan, saya segera pergi. Karena jam 7 malam saya harus segera pulang. Saya persilahkan dia dan temannya makan. Bill buffe udah saya bayar.
***
Jokowi mewariskan sistem keuangan dan perbankan yang rapuh. Bandingkan era SBY dari 2004-2014 terjadi penambahan utang pemerintah sebesar Rp 1.309 triliun. Saat itu utang pemerintah di 2004 masih Rp 1.299,5 triliun, menjadi Rp 2.608,78 triliun di 2014. Pertumbuhan ekonomi diatas 5%. Era Jokowi,2014-2023 utang bertambah Rp 5.432,21 triliun. Namun pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 5%, bahkan rata rata dibawah 5%.
Untuk recovery keadaan ini tidak mudah. Apalagi situasi ekonomi global sedang tidak baik baik saja. Walau ekonomi Indonesia bertumpu kepada pasar domestik, tetapi daya beli manurun akibat kenaikan harga harga. Untuk bisa memperbaiki keadaan diperlukan kekuatan politik yang besar. Dan bagi Paslon yang menang dengan angka kemanangan yang tipis sangat sulit untuk bisa selamat kecuali ada rekonsiliasi nasional. Apalagi yang menang karena curang. Chaos sangat mudah terjadi.