Bond Stabilization fund

Arsip Terupdate
Tadi saya ketemu dengan teman staf ahli Menteri bidang sumber daya. “ Pak bisa jelaskan apa itu Bond Stabilization fund. Jelaskan dalam Bahasa Indonesia.” Tanyanya. Dia S3. Saya tersenyum kecil. Pertanyaan itu mengingatkan saya pada satu adegan dalam film Too Big to Fail, ketika Henry Paulson, Menteri keuangan —mantan CEO Goldman Sachs, doktor, bahkan pernah mengajar di Harvard—bertanya kepada asistennya dengan nada serius, “Sebenarnya apa itu MBS?” Kadang dalam dunia keuangan, istilah paling rumit justru diselimuti bahasa yang terlalu canggih sampai orang lupa inti sederhananya. Tapi seperti banyak akademisi dan pejabat teknokrat lain, kadang teori terlalu jauh dari praktik neraca. Saya coba menjelaskan sesederhana mungkin. “Di neraca Bank Indonesia itu ada sisi debit dan kredit kan?” kata saya sambil menggambar di kertas kosong. “Nah misalnya pemerintah membuat Bond Stabilization Fund atau BSF sebesar Rp1.000 triliun.” Dia mengangguk. “Lalu BI mencatat Rp1.000 triliun itu di sisi kewajiban atau kredit neracanya. Setelah itu BI membeli SBN di pasar senilai Rp1.000 triliun. SBN yang dibeli masuk ke sisi aset atau debit. Neracanya balance.” Dia langsung memotong. “Tapi BI dapat uang cash dari mana buat beli SBN?” “Dari BSF.” Dia mengernyit. “Memangnya BSF itu uang cash?” Saya tersenyum. “Tidak juga. BSF itu pada dasarnya semacam kewajiban atau instrumen akuntansi yang menjadi dasar BI menciptakan likuiditas baru untuk membeli obligasi negara. Jadi ketika BI membeli SBN, uang itu sebenarnya muncul karena BI memperbesar neracanya.” Dia terdiam beberapa detik. “Wah…bahaya dong. Itu sama saja cetak uang.” Saya tertawa kecil. “Kalau uang membeli SBN itu bukan berasal dari surplus kas BI, bukan dari penerimaan pajak, bukan dari hasil ekspor, tapi muncul karena ekspansi neraca… ya dalam bahasa sederhana memang itu bentuk penciptaan uang baru.” Saya lalu melanjutkan pelan. “Makanya kebijakan seperti ini selalu punya dua wajah. Di satu sisi, ia bisa menenangkan pasar obligasi, menurunkan yield, menjaga likuiditas, bahkan menyelamatkan negara saat krisis. Tapi di sisi lain, kalau dilakukan berlebihan, pasar bisa mulai bertanya: ini stabilisasi… atau monetisasi utang?” Dia diam mendengar. “Karena pada akhirnya,” lanjut saya, “nilai mata uang bukan hanya soal angka di neraca. Tapi soal kepercayaan. Selama pasar percaya negara masih produktif, disiplin fiskal masih ada, dan uang baru itu masuk ke sektor produktif, sistem tetap stabil. Tapi kalau uang terus diciptakan hanya untuk menutup lubang fiskal tanpa produktivitas baru, maka yang terjadi biasanya inflasi, pelemahan mata uang, dan hilangnya kepercayaan.” “Jelaskan dalam analogi sederhana.” Pintanya. “ Anggap saja sebuah desa punya kupon beras sebagai alat tukar,” kata saya pelan. “Awalnya kupon itu dipercaya semua orang karena jumlahnya terbatas dan setiap kupon benar-benar bisa ditukar dengan beras hasil panen desa. Lalu suatu hari kepala desa mulai mencetak kupon baru. Kalau kupon baru itu dipakai untuk membangun irigasi, membeli traktor, membuka sawah baru, atau membantu petani meningkatkan hasil panen, orang desa tetap percaya. Karena walau kupon bertambah, beras yang dihasilkan juga bertambah. Nilainya masih masuk akal. Tapi kalau kupon baru terus dicetak hanya untuk menutup utang kepala desa, bayar pesta, jalan jalan ke luar negeri atau tambal kekurangan kas tanpa ada tambahan produksi beras, lama-lama orang sadar satu hal, kupon makin banyak, tapi berasnya tetap.” “Akibatnya?” tanya dia. “Orang mulai menukar kupon lebih cepat sebelum nilainya turun. Harga beras naik. Pedagang mulai meminta lebih banyak kupon untuk barang yang sama. Dan perlahan orang tidak lagi percaya pada kupon itu.” Saya tersenyum kecil. “Jadi nilai uang sebenarnya bukan ditentukan tinta yang mencetaknya. Tapi keyakinan bahwa di belakang uang itu masih ada kerja, produksi, disiplin, dan masa depan.” Saya menatap dia sebentar lalu berkata pelan, “Dalam dunia modern, banyak krisis bukan dimulai karena negara tidak punya uang. Tapi karena terlalu mudah menciptakan uang.” “ Pak Ale, kamu kan pedagang. Kok paham banget beginian. Ini kan kerjaan negara.” Saya senyum aja..Bukan gua paham tapi karena lue miskin literasi.