Opini?
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai kritik di media sosial (medsos) tidak mewakili fakta dan pendapat publik. Mahfud menghargai dan mencatat setiap kritik yang disampaikan netizen terhadap pemerintah. Namun, ia merasa kritik tersebut tak mewakili mayoritas masyarakat. "Medsos itu biasanya kalau kritik tidak mewakili fakta dan pendapat publik karena yang main medsos itu biasa kelas menengah ke atas," kata Mahfud di acara Kompolnas di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (21/8).
Mahfud ada benarnya. Kekuatan keempat Demokrasi adalah media massa. Lewat sosial media, berita media massa tersebar luas dan dijadikan referensi untuk berpendapat. Ada yang mengkritik pemerintah dan tentu ada yang memuji pemerintah. Dua pihak yang suka dan tidak suka berjejalan di sosial media berebut pengaruh. Itu wajar saja sebagai konsekuensi era digital.
Namun apakah pendapat yang katanya mewakili pubik itu adalah fakta? Apakah hasil survey kepuasan publik yang tinggi itu juga mencerminkan keinginan publik? Kalau melihat DPR yang korup dan otak kardus, pantaskah itu mewakili kebenaran dari publik. Pantaskah hasil survey menjadi rujukan sebuah fakta dengan tingkat error dibawah 5%. Sementara lembaga survey merahasiakan sumber dana mereka. Itu pertanyaan agitatif tentunya.
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio aset perbankan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 55,01% per akhir 2019. Masih sangat jauh kalau dibandingkan dengan Malaysia, Thailand dan Singapura yang rasio aset perbankan terhadap PDB sudah sangat tinggi bahkan menembus 110%. Menurut saya, database OJK ini objectif mewakili trust politik dan pemerintah. Maklum uang adalah trust. Orang punya uang jelas tidak bego dan tidak mudah diprovokasi oleh opini cap KS Nomor 1 dan oli top one.
Mengapa trust pemerintah itu rendah sekali? karena korupsi. Indek korupsi kita buruk sekali. ICOR juga tinggi alias tidak efisien dari segi tata kelola anggaran. Berdasarkan riset yang dilakukan Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022. Skor tersebut sama dengan Indeks Demokrasi 2021, dan masih tergolong sebagai demokrasi cacat (flawed democracy). Rakyat kecil yang miskin jelas engga paham ini…karena mereka bokek. Hanya dihitung dalam jargon politk menjelang pemilu, setelahnya mereka sampah.