solusi memperbaiki fundamental ekonomi
Sebenarnya permintaan global akan komoditas tidak sebanyak yang ada di pasar. Sebagian besar pembelinya adalah pedagang ( bukan end user) , dengan motive investasi pada persediaan.
Itu terjadi pada komoditas pertanian maupun tambang dan mineral. Skema ini dimungkinkan berkembangnya bursa komoditi di bursa utama di dunia. Harga volatile terjadi.
Pengurasan sumber daya alam terus terjadi diatas demand market real. Namun yang jadi masalah adalah skema trading komoditas ini mengakibatkan resource trap bagi negara berkembang yang menggantungkan ekonominya dari SDA.Mengapa ?
Ketergantungan pada komoditas sering kali gagal menghasilkan pembangunan karena harga internasional yang tidak stabil dapat menyebabkan ketidakstabilan makroekonomi dan politik. Konsentrasi kekayaan SDA dapat mendorong perburuan rente dan korupsi. Memobilisasi sumber daya dari komoditas primer dapat memperlambat proses transformasi ke industrialisasi. Ya moral hazard.
Sehingga terus bergantung kepada SDA. Indonesia walau kaya akan SDA Migas namun kita sudah bukan lagi negara eksportir MIGAS. Tetapi net importir MIGAS. Walau kita negara Pertanian namun kita importir gula, jagung, kedelai, daging, pakan ternak dan tentu beras. Hidup bergantung kepada eksportir Nickel, tembaga, emas, batubara, almunium, yang harganya selalu volatile memang beresiko terhadap stabilitas kurs.
Keruntuhan harga komoditas muncul sebelum kejatuhan mata uang. Sebaliknya, mengingat bahwa nilai tukar adalah variabel yang bergerak ke depan sebagai respons terhadap variasi yang diharapkan dalam fundamental, maka kejatuhan harga komoditas dapat terjadi setelah kejatuhan dari nilai tukar. Ini yang terjadi sekarang pada Indonesia.
Jadi apa solusinya ?
Pertama. Hilirisasi dengan dukungan kemandirian tekhnologi. Dana riset harus diperbesar. Bila perlu BUMN lakukan aksi mengakuisisi perusahaan dimanapun yang punya tekhnologi untuk di merger dan kemudian lead dalam investasi dan produksi. Jadi tidak bisa lagi pendekatan menyediakan lahan tapi proses produksi dikuasai asing. Negara hanya ambil pajak dan buruh.
Kedua. Untuk melaksanakan yang pertama, negara harus menciptakan penyangga ekonomi makro dalam bentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) berbasis SDA untuk memungkinkan kebijakan fiskal yang bersifat countercyclical dan mengurangi tekanan ke atas pada nilai tukar riil. Jadi pengelola SWF harus creatif mendapatkan financial resource global untuk investasi dan produksi tanpa harus menguras APBN.
Ketiga, melakukan kebijakan diversifikasi yang sebagian didasarkan pada investasi publik dan kebijakan industri yang dipimpin negara, dan mengembangkan keuangan Inklusif untuk mengarahkan pendapatan sumber daya alam ke produktif di luar sektor sumber daya alam. Misal, pemerintah harus mengotimalkan SWF mengelola pendapatan dari SDA itu untuk melakukan diversifikasi industri diluar SDA.
Pertanyaannya adalah bagaimana "solusi" ini akan berhasil meletakkan dasar untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dan menghindari masalah jangka pendek yang terkait dengan ekspor komoditas.
Analisis empiris menemukan bahwa kebijakan ekonomi yang sukses bergantung pada institusi yang kuat. Kita masih lemah sekali soal ini. Misal kita sudah punya Sovereign Wealth Fund (SWF) atau INA.
INA seharusnya mengelola dirinya secara profesional dan tetap bebas dari pengaruh politik. Namun faktanya tidak profesional. INA malah diperintahkan oleh pemerintah merestruktur utang BUMN karya. Padahal BUMN karya itu semua dengan leverage tinggi dan tidak ada kaitannya langsung dengan industrialisasi.
INA dipaksa membeli tiga ruas jalan tol Waskita Karya untuk membantu pengurangan utang lebih lanjut.Skema pembelian aset BUMN karya itu didapat INA dari suntikan PMN lewat saham BUMN perbankan. Itu sama saja menukar saham yang berkinerja buruk dengan saham berkinerja bagus. Kan bego.
Skema investasi semacam itu dapat mengurangi keuntungan pemerintah. Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa pemerintah dapat mengalokasikan modal lebih efisien dibandingkan pasar. Kinerja INA yang katanya moncer itu hanya permainan akuntantasi alias window dressing.
Dengan menurunnya pendapatan pajak dan terbatasnya disiplin fiskal, BUMN telah menjadi kendaraan utama Jokowi untuk mencapai tujuan investasi infrastruktur dan subsidi energi.
APBN telah menyuntikkan modal sekitar US$24 miliar ke BUMN karena penerbitan obligasi korporasi tidak lagi menjadi pilihan yang layak. Jokowi mempunyai waktu kurang dua tahun untuk meninggalkan warisan yang patut dikenang – INA bisa menjadi pilihan terakhir bagi agenda kapitalis negara ketika pilihannya semakin sempit.
Kalau gagal, maka PR presiden berikutnya adalah memperbaiki institusi, terutama institusi demokrasi seperti presiden, DPR, MA, BPK, dan BI. Agar law enforcement jalan. Inilah tantangan utama bagi Indonesia kini dan besok.
https://erizeli.literalisme.com/2023/10/solusi-memperbaiki-fundamental-ekonomi.html?fbclid=IwAR3n59AN4ymM1UOl2zNXK27GGCxSjc4GxGVDkKJzrsyH-JsX1glJYeD5Jdg&m=1