Solusi program hilirisasi.
Saya sangat mendukung Hilirisasi. Karena hanya itu cara yang rasional untuk kita bisa mendapatkan nilai tambah dari SDA. Tapi tentu cara itu harus dilakukan secara jenial. Tidak dengan agenda personal atau kelompok tetapi agenda nation interest semata. Saya memberikan catatatan dulu untuk realisasi hilirisasi Nikel dan terakhir saya akan memberikan solusi.
Pertama. Kajian awal Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK mengungkap ekspor ilegal bijih nikel justru marak ketika Jokowi memberlakukan kebijakan tersebut pada 1 Januari 2020. Kantor bea dan cukai Cina mencatat importasi bijih nikel dari Indonesia sepanjang Januari 2020 hingga Juni 2022 sebanyak 5,3 juta ton. Ekspor ilegal ini tidak kecil tetapi sangat besar. Mengapa terjadi? karena perbedaan harga lokal ore dengan harga shanghai market beda 100%.
Jadi kebijakan hilirisasi itu ditunggangi oleh kepentingan kelompok yang sangat kuat pengaruhnya dengan kementerian yang punya otoritas mengawasi pelabuhan dan tata niaga ekspor. Bayangin aja ekporter ilegal itu bisa tembus Beacukai, Syahbandar, Bakamla, Polisi perairan, Imigrasi. Makanya harus dievaluasi program hilirisai tiu.
Kedua. Intervensi negara dalam bentuk insentif dan larangan ekspor mentah itu telah membuat dominasi smelter sangat besar. Mereka tidak dibebani dengan ongkos lingkungan hidup yang rusak akibat penambangan nikel. Namum hidup mati penambang nikel mereka yang tentukan. Bukan rahasia bila pejabat dan aparat jadi broker penambang untuk dapatkan kontrak kepada Pengusaha Smelter. Yang penambang kelas kakap lobinya makin tinggi. Bukan jual kepada smelter tapi ekspor mentah dengan harga 100% lebih tinggi daripada jual ke smelter. Jadi program hilirisasi ini justru menciptakan rente.
Ketiga. Walau ekspor nikel meningkat ratusan persen dibandingkan dengan sebelum adanya smelter. Tapi nilai devisa yang bisa didapat pemerintah tetap rendah. Karena sebagian besar smelter dibangun dengan skema investasi couter trade. Pembayaran investasi dalam bentuk barang. Devisa hanya ada dalam catatan doang. Pendapatan pajak juga rendah dari nikel. Karena adanya insentif pajak ekspor produk olahan nikel dan tax holiday. Jadi progam hilirisasi yang penuh gebyar itu menciptakan paradox.
Nah apa solusinya.?
Ya, pemerintah harus ciptakan ekosistem bisnis hilirisasi. Caranya ? pemerintah harus bangun KEK khusus pengolahan nikel. Ini termasuk wilayah bebas pajak. Tidak boleh ada lagi smelter ada di luar KEK. Tentu KEK ini dilengkapi pelabuhan berkelas international. Karena KEk dilengkapi sistem warehousing pabean untuk produk antara nikel, maka akan mudah pemerintah mengontrol keluar masuk barang. Dengan cara ini ekosistem bisnis tercipta. Maka relokasi industri barang umum ( Downstream ) yang terbuat dari nikel akan terjadi meluas. Karena motif ekonomi selalu Industri dibangun mendekati bahan baku. Tunjuk Ahok sebagai ketua otorita KEK itu. Selesai masalahnya.
Kita sudah punya pelajaran berharga di masa lalu membangun industri hilir hasil hutan di era Soeharto. Pengusaha pabrik Playwood dapat insentif besar tapi hasilnya hutan gundul dan negara tetap dibebani hutang, dan kini kita rasakan dampak buruknya pengeolaan SDA itu. Apakah kita akan ulang lagi kebodohan masa lalu? Kalau ingin berani, beranilah dulu kepada musuh terdekat kita, yaitu para seeking rent ( pencari rente). Karena musuh terbesar kita bukan pihak luar tapi diri kita sendiri..