Tadi sehabis ketemu notaris sore hari. Saya sempatkan bertemu dengan Dewi. Dia sudah berkali kali kirim email untuk ketemu. Saya tahu dia sebagai jurnalis tentu terlatih mengejar narasumber. Saya janjian di Resto Pulman Hotel Thamrin. “ Benarkah pemerintah cetak uang? tanyanya.
“ Sebenarnya, pemerintah sudah sering lakukan cetak uang. Hanya saja caranya tidak tradisional. Seperti hidupkan mesin printing lantas keluar dah uang. Engga begitu. Ada mekanisme cetak uang. Tentu terkait dengan underlying dan lewat instrument moneter dan pasar uang.
Misal, sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 atau tiga tahun berturut turut BI sudah beli SBN sebesar Rp 1.450 triliun. Itu cetak uang namanya. Karena duitnya dari cetak, bukan dari tabungan BI. “ Kata saya.
“ Resiko BI apa ?
“ Ya kalau duit itu berkurang jumlahnya saat kembali ke lagi BI. Tetapi itu biasa saja. Namanya burden sharing. Kan sudah diatur dalam UU. “ Kata saya.
“ Itu resiko moneter, yang tentu berdampak kepada kurs mata uang. Solusinya gimana “ Katanya
“ Solusinya, agar rupiah stabil pemerintah lakukan utang valas. Tahun 2021 pemerintah terpaksa utang ke IMF dalam bentuk Special Drawing Rights (SDR) sebesar SDR 4,46 miliar atau setara USD 6,31 miliar. Masih belum cukup. Tahun 2022 pemerintah terbitkan global bonds US$ 1,75 miliar. Tahun 2023 terbitkan lagi global bond senilai US$3 miliar.
Nah tahun 2024 keliatannya tidak munngkin lagi jual global Bond. Likuiditas global sudah seret. Ya terpaksa pemerintah pinjam dari Multilateral fund sebesar USD 2 miliar. itu berasal dari ADB sebesar US$1.035 miliar. Dari JICA sebesar 300 juta Yen. CA 100 juta dari Canada. “Kata saya.
“ Itu semua terukur dan jelas akuntasinya. Artinya management resiko terlaksana dengan baik. Walau cetak uang dan setelah dilempar keluar, kembalinya rendah tetapi pemerintah antisipasi dengan utang luar negari agar rupiah tetap terjaga dan ekonomi terus melaju. “ Katanya menyimpulkan.
“ Benar. “ Kata saya.
“ Terus apalagi solusi pemerintah?
“ Lewat skema Other Official Flows atau OOF sebesar USD 29,96 dari China, Itu semacam shadow fund export facility. Nah, kalau adanya ekspor nickel ore ilegal sebesar 5 juta ton dan terlaksana tanpa ada hambatan sekian lama. Itu udah operasi inteligent negara. Jangan jangan itu cara mensiasati utang luar negeri lewat skema OOF. “ kata saya tersenyum.
“ Bisa jelaskan apa sih itu Other Official Flows? Jadi menarik nih” Katanya.
“ Transaksi sektor resmi yang tidak memenuhi kriteria Official Development Assistance (ODA). Seperti hibah , fasilitas kredit ekspor lewat countertrade , buyback surat utang. Analoginya sederhana saja. Negara A memberikan hibah secara resmi kepada negara B dengan tujuan agar negara B melaksana ekspor SDA ke negara A. Keliatannya bagus. Win to win condition.
Tetapi menjadi masalah kalau ekspor itu dilarang oleh UU negara B. Dan Negara B terpaksa melanggar UU nya sendiri demi melaksanakan skema OOF. Praktek seperti ini banyak juga terjadi di negara Amerika latin dan Afrika.
“ Pak, informasi dari PPATK ada aliran dana secara massive dari ielgal mining. Katanya dana itu mengalir untuk biaya kampanye. Gimana pendapat bapak?
“ No comment. Karena itu data intelligent. Perlu pendalaman untuk tahu pastinya.” Kata saya. Usai ketemuan, saya segera pergi. Karena jam 7 malam saya harus segera pulang. Saya persilahkan dia dan temannya makan. Bill buffe udah saya bayar.