Menghadapi hegemoni USD
90% asset di dunia ini dikuasai oleh private dan corporate ( TNC/MNC). Negara hanya kuasai 1/3 saja. Contoh sederhana saja. Asset APPLE dalam bentuk Marcap sebesar USD 3,7 triliun. Itu sama dengan 3 kali dari PDB Indonesia. Atau sama dengan 7 kali PBD Singapore. 2 kali dari PDN ASEAN. Belum lagi Microsoft, Amazone, Tesla dan lain lain. Jadi paham ya.
Di dunia ini ada 9 finacial center. Yaitu New York, Boston, London Swiss, Luxemburg , Toronto, Hong Kong, Singapore dan Dubai. 90% asset terdaftar di 9 kota itu. Semua investor punya rekening di salah satu Financial center itu. Mengapa itu menjadi pilihan? Karena 9 kota itu di endorse oleh system moneter AS yang terkenal sangat solid dan teruji hukumnya atas dasar prinsip demokrasi.
Semua corporat dan investor itu tidak pernah menghormati negara yang tidak menjamin demokratisasi dan tidak konsisten dalam menerapkan law enforcement. Mereka lebih tahu isi perut elite. Contoh, semua konglomerat punya rekening di Singapore. Bahkan holdng company Sinar Mas, di Singapore. Holding company Salim ada di Hong Kong. Begitu juga lainnya. Artinya sejatinya mereka engga percaya dengan sistem Indonesia bisa mengamankan hartanya.
Karena investor menempatkan asset mereka terdaftar di salah satu financia center tersebut, tentu sebagian besar dalam mata uang USD. Mengapa? Karena asset USD sangat likuid di market dan tingkat depreciasinya sangat rendah dibandingkan negara lain. Bagi investor yang paling penting adalah likuiditas. Nah likuiditas itu terkait dengan trust dan transfarance.
Misal, walau China besar tapi kan dia engga jual Bond di pasar global. Dia hanya jual domestic. Artinya China tidak transfarance. Yuan memang diperdagangkan secara global tapi kan di quota oleh China. Engga bebas. Sementara Jepang, india dan Rusia kan depreciate asset sangat besar. Karena defisit anggaran sangat besar dan utang public sangat besar. Dan tidak mudah direstruktur. Kalaupun bisa, engga likuid.
Jadi mengapa cerita dedolarisasi itu terkesan halu? Karena tidak ada satupun negara di dunia ini yang mampu menjaga trust seperti AS. Dan karenanya tidak ada Investment holding ( MNC /TNC ) berani menempatkan portfolio mereka diatas 20% dalam mata uang negara lain. Selalu diatas 80% portfolio asset mereka dalam USD.
Contoh sederhana. Walau sudah ada SWAP bilateral agreement antara negara untuk menghindari transaksi dalam USD. Namun tetap aja ada hedging. Mengapa? Kan engga ada negara yang mau tanggung resiko kurs. Dan mana ada swasta mau rugi karena kus. Mau engga mau walau lewat SWAP tetap aja ada heding. Nah pasar hedging siapa yang pegang? Ya AS lagi. Paham ya.
Kalau ingin menggantikan USD sebagai mata uang dunia, cukup pastikan saja system demokrasi jalan dan transfarance. Itu yang sangat sulit bagi negara selain AS. Ada banyak negara BRICS yang menerapkan demokrasi tetapi tidak berani transfarance. Transfarance itulah yang paling sulit dalam system negara dimana kekuasaan menjadi lokomotif pertumbuhan. Kan seharusnya yang jadi lokomotif adalah public. Atau apa yang disebut kepemimpinan meritokrasi.
Masuknya Indonesai sebagai anggota BRICS, tidak ada agenda ingin ikut dedolarisasi. Engga mungkin. Karena moneter kita sangat bergantung dengan USD. Sebagian besar cadangan devisa kita dalam mata uang USD. Sebagian besar kewajiban financial luar negeri kita dalam mata uang USD. Kita juga dapat fasilitas Special drawing right dari IMF dalam mata uang USD. BI juga dapat fasilitas dari the Fed berupa Repoline untuk mengamankan cadev
Jadi untuk apa Indonesia jadi anggota BRICS? Untuk bargain aja di hadapan AS. Agar setidaknya AS dan Eropa tidak menunda nunda keanggotaan Indonesia di OECD. Mengapa ? dengan anggota OECD lebih mudah pemerintah dalam menarik capital dari luar negeri guna menjaga stabilitas IDR. Ya, kita perlu likuiditas valas, tanpa itu moneter kita tumbang Dalam hal ini saya harus hormat kepada kejeniusan dan keberanian Prabowo. Semoga risiko sudah diperhitungkan dengan baik.