Era Jokowi
Seri Financial engineering.
Di era Jokowi. Sumber daya keuangan negara itu sangat besar. Sangking besarnya, utang awal dia berkuasa Rp. Rp 2,600 triliun. Kemarin Juni 2023 posisi utang kita sudah Rp7.800 triliun. Atau selama dia berkuasa nambah utang Rp. 5200 triliun. Itu sama saja utang selama Jokowi berkuasa dua kali lebih besar dari utang 6 presiden sebelummya. Dahsyat memang. Lantas bagaimana cara Jokowi meningkatkan sumber daya keuangan itu ? Yuk mari kita bahas dari sisi Financial engineering. Ini hari rabu. Hari babo beri materi financial engineering.
Team Jokowi sadar bahwa repot amat kalau harus melakukan transforamsi ekonomi ke Industri. Repot amat meningkatkan nilai tambah petani dan kemandirian pangan. Engga sampe otak mereka meningkatkan income untuk pembiayaan negara. Di otaknya gimana dapatkan uang lewat utang. Dalam hal ini harus kita akui mereka smart. Ya sama cara berpikir konglomerat negeri ini. Membangun istana gading.
Gimana caranya ? mereka tahu bahwa kelayakan pinjaman itu berdasarkan rasio utang terhadap PBD. Sementara UU No.1/2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang Pemerintah adalah maksimal 60 persen dari PDB. Nah ini mereka siasati lewat skema. Saat awal Jokowi berkuasa, belum ada trigger meningkatkan PDB. Maklum SBY mewarisi defisit balance account. Jadi gimana ?
Pertama tama yang mereka lakukan adalah meningkatkan rasio debt to asset. Bukan nambah asset. Tapi melalui revaluasi asset secara akuntansi. Ini yang mudah dapatkan uang di pasar. Tahun 2015 pemerintah keluarkan kebijakan keringanan pajak revaluasi aset. Contoh. Aset PLN sebelum revaluasi RP.80 triliun, Setelah revaluasi meningkat jadi Rp. 214 triliun atau hampir 3 kali lipat. Total revaluasi asset negara kini mencapai kurang lebih Rp,. 15.000 triliun. Nah itu dijadikan underlying untuk dapatkan utang.
Karena utang itu PDB meningkat. Selanjutnya mereka jadi bebas genjot utang sebagai sumber income. PDB kita dari tahun ke tahun meningkat. Kita termasuk negara USD 1 trilion atau G20. Sederhana kan caranya? ya mirip mirip window dressing kasus Perusahaan Benny Tjokro yang bobol Jiwasraya.
Sebenarnya kalaulah sumber daya keuangan yang begitu besar digunakan sepenuhnya meningkatkan produksi lewat R&D, memperbaiki tata niaga bisnis dalam bidang pertanian, mineral dan tambang, Kita sudah jadi negara besar. Tetapi sumber daya keuangan negara yang begitu besar bukan diarahkan ke transformasi ekonomi industri. Justru lebih besar digunakan untuk subsidi politik populis yang pasti korup ( mind corruption)
Mari lihat data.
Selama era Jokowi berkuasa. Subsidi BBM diatas 15% dari total belanja Pemerintah Pusat. Jumlanya diatas Rp. 2.500 triliun. Belum lagi belanja sosial mencapai Rp. 1200 triliun lebih dan belanja subsidi non energi mencapai Rp. 780 trilun. Itu mengalahkan anggaran untuk infrastruktur. Ya wajarlah 70% rakyat puas. Tetapi itu semua absurd. Karena tidak ada dampaknya kepada return financial. Justru menyuburkan KKN, dimana Index korupsi semakin memburuk.
Walau PDB kita meningkat, tetapi kan bayar utang tidak dengan PDB tetapi dengan uang benaran. Engga bisa bayar utang pakai cetak uang begitu aja. Ya bayarnya dari penerimaan pajak dan dari ekspor masuknya devisa. Nah, Debt service ratio atau ratio penerimaan ekspor terhadap bayar bunga dan cicilan utang berkisar 25% hingga 30%. Artinya 100% Devisa hasil ekspor, 1/4 nya untuk bayar utang dan bunga. Sementara penerimaan pajak terhadap PDB ( tax ratio) dibawah 10%. Hampir setengahnya habis bayar utang.
Dalam dunia hedge fund, ada penyakit yang mudah terjangkit terhadap pemain. Yaitu rakus. Rakus ini tidak bisa lagi bedakan kebohongan dengan kebenaran saat berhutang begitu mudah. Mereka terjebak menyelesaikan masalah lewat membangun persepsi yang ilusi dan akibatnya sehebat apapun trader hedge fund, pasti mereka akan terjebak jadi hedger. Pejudi. Berakhir runtuh.
Seharusnya kemudahan akses sumber daya keuangan itu sebagai liabilities,amanah yang harus dijaga dengan disiplin tinggi, memastikan utang itu berdampak kepada meningkatnya pendapatan.