Keadaan tidak baik baik saja.
Bloomberg itu raksasa. Provider konten ekonomi, keuangan dan berita serta penelitian peraturan dan kepatuhan hukum. Divisinya meliputi Bloomberg Professional, Bloomberg News, Bloomberg Radio, dan Bloomberg Businessweek. Pendiri Michael Bloomberg, mantan walikota New York City, kembali memimpin perusahaan pada Januari 2015. Perusahaan ini berkantor pusat di New York City dan mempekerjakan lebih dari 19.000 orang di seluruh dunia. Pendapatannya tahun kemarin USD 12,5 miliar.
Untuk anda dapatkan akses konten saja harus bayar dan kalau ingin dapatkan fitur trading bayarnya per akun USD 25,000 setahun. Artinya pasti engga bokek orang yang dapat mengakses bloomberg. Dan pasti kaya literasi. Mengapa ? bloomberg hanya memberikan informasi tetapi analisis tetap ada pada user. Bukan user yang doyan dicekokin analisis mastur atau yang ngaku pakar tapi bokek. Bagi trader, pakar sejati adalah intuisi dan pengalaman trading itu sendiri.
Hasil pooling Bloomberg terhadap ekonomi Indonesia, menyimpulkan bahwa “ Respondents see a Jokowi dynasty as a bane for the economy”. Maksudnya, responden melihat dinasti Jokowi sebagai kutukan bagi perekonomian. Pooling ini bukan opini atau analisa Bloomberg tetapi pendapat dari para trader yang tergabung dalam terminal bloomberg. Nah apakah benar pendapat trader itu.? Engga sulit untuk tahu. Mari saya beri contoh sederhana.
Pertama. Debt service ratio tahun 2023 berkisar 25-30%. Maklum data volatile dengan range 5%. Tahu artinya? kalau pendapatan ( ekspor) hampir 1/3 habis untuk bayar bunga dan cicilan. Itu udah engga sehat atau mendekati deadduck. Logika bisnis. Kalau ada koporate dimana 30% penerimaan dari penjualan untuk bayar bunga? apakah sehat ? Itu udah pasti jatuh gocap sahamnya. Alias sampah. Masih belum jelas.. Kalau 1/3 penerimaan gaji anda untuk bayar bunga? Itu udah engga sehat. Pasti sesak napas. Terutama bini pasti sewot terus.
Kedua. PDB kita mencapai USD 1,4 T atau Rp 21.700 triliun. Tetapi Likuiditas perbankan hanya 35-40 % terhadap PDB. Bandingkan dengan Singapore, malaysia, thailand semua diatas 100%. Sementara asset perbankan terhadap PDB hanya 60%. Bandingkan dengan Singapura , malaysia dan thailand semua diatas 100%. Artinya semakin tinggi leverage PDB terhadap likuiditas semakin sehat ekonomi negara. Sebaliknya semakin rendah rasionya semakin brengsek pengelolaan ekonominya. Kalau diibaratkan emiten, kondisi seperti itu sudah saham gocap. Sampah.
Ketiga. Mengapa yang pertama dan kedua terjadi ? karena Presiden atau CEO NKRI tidak punya credibility mengelola ekonomi. Penyebabnya? Index korupsi tinggi. Makanya SOP negara seenaknya dilanggar atau tidak ada konsistensi. Udah seperti bisnis ponzy dan window dressing terus. Flexing berita pencitraan. Orang bego bisa saja terpengaruh, tetapi bagi trader itu sama seperti stand up comedy tapi tidak lucu.
Ketika Jokowi terlibat dalam proses pemilu, saat itu dia dan gerombolannya udah game is over… Sejak data pooling bloomberg itu muncul, saya yakin akan terjadi tsunami ditingkat elite. Engga mungkin lagi TNI dan POLRI mau terus belain Jokowi. Mengapa?satu satunya yang ditakuti elite adalah tsunami financial. Dan pemicunya adalah trader. Engga ada elite mau ambil resiko. Dan bagi mereka Jokowi dan gerbongnya is over. Kesehatan financial adalah king of the king.
--+++
Kita tidak baik baik saja (2)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah pada januari 2023 sudah mengesahkan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) alias Omnibus Law Keuangan. Tujuan UU ini pada prinsipnya adalah memberikan mandat kepada Bank Indonesia (BI) untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) jangka panjang di pasar perdana jika terjadi krisis. Dari mana BI punya uang beli SBN itu ? ya dari cetak uang. Hasil cetak uang itu diserahkan kepada pemerintah lewat pembelian SBN.
Hebatnya, dalam UU ini peran pemerintah sangat dominan. BI hanya sebagai pelaksana. Artinya ekonomi dan moneter sepenuhnya dibawah kendali pemerintah, bukan lagi BI. Sementara untuk memperkuat agar BI hanya sebagai vehicle politik, pasal mengenai Dewan Gubernur BI tidak boleh menjabat atau kader partai, dihapus. Maka sudah selesai itu. Tidak ada lagi independent BI secara substansial. Yang ada hanya prosedural saja.
UU ini mengindikasikan situasi dimana pemerintah menyadari bahwa cara moneter terbuka untuk mengatasi goncangan atau krisis ekonomi sudah tidak ada jalan atau ruangnya sudah sangat sempit. Jadi UU ini memang dibuat dalam situasi panik. Satu satunya cara adalah cetak uang. Bandit memang.
Mari berpikir sederhana menyikapi kasus ini. UU ini sangat berisiko menambah jumlah uang beredar, menciptakan inflationary risk atau pengurangan kekuatan daya beli rupiah akibat meningkatnya inflasi, dan mengikis independensi BI. Nah, apa jadinya kalau terjadi hiperinflasi? Apakah kita bisa salahkan BI?. Kan engga bisa.
Apakah bisa salahkan Pemerintah? Ya otak bandit. Mana mau disalahkan. Kalau memang orang baik, mana mungkin mereka keluarkan UU itu. Engga bebas cetak duit aja mereka jor joran belanja, apalagi bisa cetak uang. Bisa bablas semua. Sepertinya sampai Jokowi turun gunung untuk memastikan Paslon 2 menang adalah melanjutkan program cetak uang ini. Memang kerja mudah dan tidak repot jual SBN untuk dapatkan uang. Tinggal perintahkan BI cetak uang untuk beli SBN. Selesai.
Kalau anda pelajari kegagalan ekonomi negara lain seperti Venezuela, Libanon, Argentina, Zimbabwe, Suriname, Laos , sebenarnya prologh nya sama seperti Indonesia sekarang. Di awali dengan belanja subsidi gila gilaan dan ketergantungan terhadap ekonomi tradisional. Berlanjut dengan Indek korupsi yang buruk, dan puncaknya demokrasi cacat. Setelah itu proses kejatuhan akan sangat cepat. Untuk penduduk Indonesia yang besar, kalau terjadi krisis maka proses recovery nya lembat sekali. Bisa 10 tahun. Jadi saran saya, jangan pastikan 02 menang. Itupun kalau anda sayang dengan anak cucu anda.