Saya memperhatikan dalam dua dekade terakhir, arah penyusunan APBN kita lebih sering bertumpu pada logika ekspansi belanja, bukan pada ekspansi kekuatan modal sosial masyarakat. Akibatnya, utang negara kerap tumbuh bukan karena dorongan memperbesar kapasitas produktif rakyat, melainkan untuk menopang kebutuhan fiskal yang semakin membesar dari tahun ke tahun.
Padahal dalam ilmu ekonomi pembangunan dan sosiologi ekonomi, terdapat konsep pengukuran kapasitas modal sosial nasional—yakni kemampuan riil masyarakat dalam menciptakan trust, jaringan produksi, tabungan, investasi, dan leverage ekonomi secara mandiri. Dalam kerangka itu, peran APBN idealnya hanya bersifat katalis atau pemantik, dengan kapasitas intervensi yang sehat relatif terbatas, misalnya sekitar maksimum 5% dari total kekuatan ekonomi nasional. Dan investasi asing 10%
Artinya, sekitar 85% kekuatan pertumbuhan seharusnya berasal dari masyarakat sendiri: dari produktivitas usaha, kekuatan UMKM, kedalaman sistem keuangan domestik, interkoneksi supply chain, serta kemampuan sektor privat membangun nilai tambah.
Mesin ekonomi sesungguhnya tercermin dari pertumbuhan M1 dan M2 yang sehat—karena itu menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi riil, tabungan, intermediasi kredit, dan kemampuan negara melakukan leverage atas dasar kemandirian ekonomi, bukan semata karena dorongan belanja atau kepentingan politik jangka pendek.
Bagi teman DDB yang mau perbanyak literasi dan punya latar belakang ekonomi, saya minta AI ringkaskan platform Kapasitas Modal sosial nasional. Sederhana kok. Makanya bagi yang paham, kritik itu bukan benci tetapi karena cinta kepada negeri ini agar pemerintah kembali kejalan yang benar.
https://www.facebook.com/share/p/1953MzEcjz/