Tahun 90-an, sebelum krisis moneter, saya pernah mendapat order dari timur tengah baju muslim dengan sulaman emas yang sangat rumit. Saya pergi ke Tasikmalaya membawa contoh desain. Seorang pedagang di sana memperhatikan pola sulaman itu dengan sangat teliti. Tidak lama. Hanya beberapa menit. Setelah itu dia mengangguk dan langsung buka harga. Saya pun deal saat itu juga karena hitung-hitungan saya untungnya bisa tiga kali lipat.
Menariknya, dia tidak punya pabrik besar. Tidak ada mesin modern. Yang bekerja justru satu desa. Hampir seluruh penduduk di desa itu adalah pengrajin sulaman. Ada yang mengerjakan pola, ada yang memasang benang emas, ada yang merapikan jahitan. Produksi berjalan lewat gotong royong yang sudah hidup turun-temurun.
Pernah juga saya mendapat order spare part kereta api yang sudah tidak diproduksi lagi. Karena pesanannya besar dan marginnya sangat tinggi, saya pergi ke Tegal membawa contoh barang. Para pengrajin bengkel di sana hanya melihat contoh itu sekitar dua menit. Mereka pegang, timbang, lalu mengangguk.
“Bisa.” Sesederhana itu.
Order dari Glodok nilainya Rp30 juta. Ongkos produksi saya di Tegal hanya sekitar Rp3 juta. Sisanya margin. Bukan karena saya hebat, tetapi karena keterampilan rakyat di sana memang luar biasa. Mereka punya kemampuan produksi yang lahir dari pengalaman panjang, bukan dari sertifikat.
Hal serupa saya alami ketika mendapat pesanan lukisan kaligrafi Islam bersulam emas dari Brunei. Saya bawa contohnya ke Bukittinggi. Polanya rumit sekali. Namun para pengrajin di sana hanya melihat sebentar lalu menyanggupi dengan harga yang membuat margin saya berlipat. Sama seperti di Tasikmalaya, yang bekerja bukan perusahaan besar. Yang bekerja adalah desa. Tiap rumah mengambil bagian pekerjaan masing-masing. Ada yang menyulam pinggirannya, ada yang menyusun motif, ada yang menyelesaikan detail akhirnya di rumah sendiri.
Apa yang saya ceritakan itu sebenarnya adalah bentuk nyata modal sosial Indonesia. Gotong royong. Keahlian kolektif. Jaringan produksi berbasis komunitas yang hidup secara organik jauh sebelum istilah supply chain, creative economy, atau industrial cluster menjadi jargon modern.
Makanya saat krisis moneter 1998 menghantam Indonesia, yang benar-benar lumpuh sebenarnya negara dan sistem perbankannya. Rakyat justru banyak yang bertahan lewat kemampuan produksi lokal. Saat itu saya bahkan bisa ekspor jahe kering ke Korea dengan keuntungan sangat besar karena selisih kurs USD dan rupiah begitu timpang.
Banyak desa di Sumatera mendadak menjadi kaya karena harga komoditas ekspor seperti kopi, lada, cengkeh, dan hasil bumi lainnya melonjak tajam dalam rupiah. Desa masih punya daya tahan ekonomi karena mereka masih memproduksi sesuatu.
Namun setelah reformasi, perlahan kekuatan desa itu melemah. Negara terlalu sibuk membangun ekonomi konsumsi, tetapi lupa membangun ekosistem produksi rakyat. Ketika e-commerce dan perdagangan digital mulai masuk besar-besaran, tidak ada perlindungan, pembinaan, maupun integrasi teknologi bagi komunitas produksi desa. Barang impor masuk bebas. Produk luar membanjiri pasar daring. Sementara pengrajin lokal yang dulu hidup dari keterampilan kolektif mulai kehilangan ruang.
Akhirnya banyak komunitas desa berubah dari masyarakat produktif menjadi kelompok yang menunggu bansos. Bukan karena mereka malas. Tetapi karena ekosistem ekonomi yang dulu menopang mereka perlahan dihancurkan oleh pasar yang terlalu terbuka tanpa perlindungan kapasitas domestik.
Dan mungkin di situlah letak ironi terbesar pembangunan kita, negara terlalu sibuk menghitung pertumbuhan ekonomi, tetapi lupa menjaga manusia-manusia yang dulu membuat ekonomi itu hidup.