Excuse…
“ PIK 2 itu sebenarnya tidak perlu jadi issue nasional. Karena sudah berlangsung sejak era Gubernur Anies, dengan memberikan izin HGB atas lahan yang sudah direklamasi. “Kata teman. “ Namun menjadi issue nasional sejak agustus tahun 2024. Ini bukan soal pagar bamboo. Karena terbukti proses itu punya legitimasi kuat. Tanpa dukungan dari Pemda dan Pusat tidak mungkin proses zonasi baru lewat matok laut itu bisa terjadi sekian kilometer. “ Lanjut teman.
“Jadi apa ? tanya saya.
“ Yang jadi biang kerok adalah investor dari Singapore dan China mundur. Sementara pihak pengembang sudah pre-financing tidak sedikit untuk mengurus izin ini dan itu. Bahkan sudah bebaskan sebagian lahan di tanggerang itu. China dan Singapore mundur tentu punya alasan bisnis sendiri. Sejak pemerintah malasyia mengizinkan lagi pengembangan forest city di johor, reklamasi jalan lagi. Ya mereka focus kesana lagi. Walk way dari PIK“ Kata teman.
Ada pihak dari ring kekuasaan yang datang dengan usul agar PIK2 dijadikan PSN. Sehingga akan dapat fasilitas kredit dari perbankan dalam negeri terutama bank BUMN. Tentu usul ini ongkos politiknya mahal. Nah nyatanya walau PIK 2 sudah disahkan sebagai PSN, bank local tidak kunjung memberikan full kredit untuk ekspansi. Hanya sebagian saja. Alasan, likuiditas perbankan sedang seret.
“ jadi issue soal patok bamboo itu, jangan jangan strategi excuse untuk exit atas utang yang sudah terlanjur di tarik dari bank. Dan sekaligus excuse untuk ogah bayar SPK pembebasan lahan. Kan developer tidak pernah bebaskan sendiri. Selalu gunakan pihak ketiga lewat SPK yang secure. Katanya sih, salah satu yang dapat SPK bebaskan itu seleb juga. Entah darimana dia dapat uang. “ Kata teman.
Saya senyum aja. Sepertinya sama seperti kasus gagalnya proyek Meikarta dulu. Akibat investor China mundur. Excuse nya sama ya, karena tidak didukung Amdal terutama kesediaan air. Jadi developer aman. Yang korban konsumen yang sudah terlanjur DP.